Penyerapan Anggaran Masih di Bawah 40%, Inikah Korupsi Gaya baru ?

Jakarta (segmennews.com)-Pemerintah boleh saja membanggakan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III-2012 masih 6,3%. Tapi sayang, prestasi itu tampaknya bukan hasil kerja pemerintah. Buktinya, penyerapan dana APBN 2012 masih saja mampet. Hingga 28 September kemarin, realisasi belanja barang dan modal masing-masih baru 39,3% dan 36,8%. Padahal usia tahun 2012 tinggal tiga bulan lagi.
Kecilnya angka penyerapan anggaran tahun berjalan memperlihatkan bahwa peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi amatlah kecil. Dengan kata lain, belanja negara tidak punya pengaruh terhadap pertumbuhan yang mencapai 6,3%. Yang lebih menyedihkan, para pejabat menilai rendahnya penyerapan anggaran belum dianggap sebagai masalah.
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan, menyatakan bahwa tersendatnya penyerapan APBN akibat revisi Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi ia merasa penyerapan anggaran tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. “Semula kami harapkan revisi Perpres itu sudah selesai awal tahun, tapi ternyata baru Agustus ini,” katanya.
Apapun alasannya, yang jelas dalam tiga bulan ke depan bakal ada penggelontoran anggaran belanja senilai lebih dari 60%. Dalam APBN-P 2012, pemerintah menargetkan belanja barang dan modal tahun ini Rp355,3 triliun. Dengan kata lain, dalam tiga bulan ke depan pemerintah akan menggelontorkan dana anggaran sekitar Rp213 triliun atau sekitar Rp70 triliun per bulan.
Masalahnya, penggelotoran anggaran pada akhir tahun menunjukan bahwa fungsi perencanaan pemerintah sangat buruk. “Seolah-olah, yang penting anggaran habis, tapi tidak memperhatikan dampaknya,” kata seorang pengamat pengusaha. Akibatnya, lanjut dia, percepatan tender akan semakin banyak. Jorjoran dana proyek terus berulang dan rawan hanky panky atau moral hazard.
Si pengusaha juga curiga, lambatnya penyerapan ini memang disengaja. Maksudnya, selama ini dana tersebut oleh disimpan oleh masing-masing departemen di bank dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Nah, bukan tak mungkin, sebagian penghasilan bunga dari dana tersebut masuk ke kantung pejabat.(snc/inc)