Proyek Hambalang dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) sejak 2010. Proyek itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 1,52 triliun. Dalam proyek tersebut, Adhi Karya memegang pengerjaan sebanyak 70 persen, dan sisanya dikuasai PT Wijaya Karya.
Proyek ini mengemuka saat Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, menuduh Ketua Demokrat Anas Urbaningrum mengambil dana dari proyek itu senilai Rp 50 miliar pada Januari 2010. Duit ini dipakai untuk merebut kursi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada Mei tahun lalu. Anas membantah tudingan tersebut.
Kasus ini menyeret Deddy Kusdinar, Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai tersangka pertama. Deddy, yang kala itu menjadi pejabat pembuat komitmen, diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menggelembungkan anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara dalam proyek berbiaya Rp 1,08 triliun tersebut.
Sumber di KPK mengatakan, KPK kini sedang merampungkan penyelidikan pengadaan tanah proyek tersebut. Dalam penyelidikan ditemukan sejumlah kejanggalan berupa pengadaan sertifikat serta lahan yang bermasalah kepemilikannya. Menurut sumber, dalam penyelidikan ini, nama Anas Urbaningrum cukup mencuat.
KPK sedang memperkuat penyelidikan terhadap Anas dengan memeriksa campur tangannya dalam pengadaan tanah tersebut. "Dia sulit akan lolos pada kasus ini," ujar sumber tersebut. Namun Abraham menolak membeberkan apa perkembangan yang mengejutkan tersebut. Ia menegaskan masih terus mengembangkan dan mendalami pengusutannya.
Tetapi ia menyatakan, "Pada akhirnya kalian akan bisa meng-update kemungkinan seperti yang ada dalam pikiran kalian," kata dia. "Sense kami semua sama dengan rakyat Indonesia terhadap kasus Hambalang. Nah, itulah yang akan kami lakukan."(snc/tempo)
0 komentar:
Posting Komentar