Pengunjuk rasa menilai kepemimpinan Rusli Zainal sarat nepotisme karena melibatkan anggota keluarga dalam pemerintahan.
Setelah puas berorasi,
Sebelumnya, sekitar 20 mahasiswa juga menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau. Mereka yang menamakan diri Barisan Mahasiswa Pemuda Perubahan (Bamper) terlibat saling dorong dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka mendesak ingin masuk kantor gubernur, namun dihadang petugas keamanan.
Mahasiswa menuntut orang yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas Wali Kota Pekanbaru tidak berpihak ke salah satu calon kepala daerah.
Massa Bamper mengkritisi besarnya dana pemilukada ulang yang mencapai Rp7 milyar. Menurut Koordinator Bamper Bherry Tinanto, dana pemilukada sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
“Kami mendesak pemilukada ulang benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil. Tujuannya, agar tidak terjadi lagi kecurangan. Jika masih ada pelanggaran, rakyat jadi korban karena harus menanggung terus dana pemilukada,” kata Bherry.
Pengunjuk rasa ditemui Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Riau Riska Utama. Mahasiswa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi. Aksi tersebut dikawal puluhan anggota Polresta Pekanbaru. (asr)
0 komentar:
Posting Komentar