Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Chairul Rizki saat ditemui di kantornya Selasa (22/1). Menurutnya, Surat ini merujuk surat KPK Nomor: B-2217/01/-8/2008 tanggal 3 September 2008 perihal pemberitahuan tentang maraknya penyalahgunaan nama KPK dan/atau nama pimpinan KPK maupun nama pejabat/ pegawai KPK oleh pihak-pihak lain yang terindikasi adanya tindakan pidana penipuan.
"Modus yang digunakan yakni memanfaatkan surat pengaduan masyarakat, surat tanggapan atas pengaduan masyarakat, surat permintaan keterangan dan surat panggilan dan saksi dengan maksud untuk melakukan pemerasan terhadap terlapor, calon tersangka, tersangka, terdakwa, dan atau keluarganya serta pihak-pihak lainnya. Itu modus operandinya," ungkap Rizki.
Diungkapkan Rizki, untuk antisipasi atas penipuan ini KPK menghimbau agar lebih waspada. Selain itu, KPK selalu melengkai dengan surat tugas resmi. "KPK tidak pernah menerbitkan sertifikat, piagam, deklarasi bersama dan surat berharga lainnya sebagai persyaratan pengurusan administrasi diinstansi manapun,"imbuhnya lebih lanjut. (ur/den)
0 komentar:
Posting Komentar