Jaksa, Ardiansyah Pingsan Dihajar Pendemo

Pasirpangaraian (Segmennews.com)- Sekitar lima ratus warga Desa Payung Sekaki, Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu melakukan aksi demo di kantor Bupati, Kejaksaan Negeri pasirpangaraian (Kejari) dan DPRD. Mereka menuntut pembebasan 5 orang rekannya yang di tahan Kejaksaan. Dalam Aksi bringas di kantor Kejari Massa mengamuk dan menghajar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ardiansyah SH hingga pingsan, Senin (10/10/2011). Sebelum menuju Kejari, massa sempat datang sekitar pukul 9:00 Wib ke kantor Bupati dan terjadi aksi dorong-dorongan dengan Satpol-PP dan kepolisian yang berjaga. Dengan bringasnga Pendemo melempari pagar bertuliskan kantor Bupati dengan telor. Namun aksi tersebut hanya berlangsung setengah jam. Pendemo kemudian bertolak ke kantor Kejari. Dengan mudahnya pendemo berhasil menerobos masuk hingga kedalam kantor Kejari. Demo yang dipimpin oleh Jon Hendri Lubis, Suyadi dan kawan-kawan mengejar JPU, Ardiansyah SH dari pintu masuk hingga keluar dari belakang. Di belakang kantor ardiansyah di ganyang dan dihajar oleh pendemo, dengan pengawalan pihak polisi Ardiansyah yang babak belur, dari hidungnya mengeluarkan darah sudah tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke RSUD oleh Satpol-PP. Pihak polisi sempat melepaskan tiga kali tembakan, sehingga para pendemo bubar dan keluar dari pagar Kejari. Korlap berikut 5 orang rekan pendemo di amankan pihak kepolisian, sehingga meredakan aksi bringas pendemo. Korlap, Jon Lubis dalam orasinya meminta agar 5 orang temannya yang di tahan pihak kejaksaan karena dituduh mencuri sawit milik PT MAN. Menurutnya, sawit yang di ambil rekannya tersebut bukan milik PT Merangkai Artha Nusantara (MAN) melainkan milik warga, karena lahan yang tanami sawit tersebut adalah milik warga. Mantan Camat Tambusai Utara, sekarang menjabat kepala Satpol-PP, Drs Roy Roberto kepada wartawan mengatakan hal yang sama, bahwa sejauh ini lahan yang digarap PT MAN tersebut adalah milik warga. Tahun 96 lalu warga dan PT MAN sepakat akan malaksanakan program KKPA, sat itu surat tanah warga di minta oleh PT MAN dengan janjian perorangnya mendapat 34 Ha lahan kepada 220 KK yang ditanamai sawit setelah 4 tahun nantinya. Namun hingga saat ini PT MAN tidak memberikan sesuai yang di janjikan, malah PT MAN mengklaim lahan tersebut milikinya. Sebelumnya Bupati sudah mengeluarkan surat putusan nomor 509 tahun 2010 tentang penetapan peserta pembangunan kebun pola KKPA dan nama-nama masyarakat peserta pola KKPA. "karena warga merasa lahan tersebut adalah tanah mereka, maka warga mengambil sawit, namun PT MAN melaporkan warga melakukan pencurian sebanyak 6 ton sawit, sehingga 5 orang warga tersebut di tahan pihak kejaksaan. Dalam hal ini pendemo meminta warga yang ditahan dikeluarkan," paparnya. Kepala kepolisian Resor Rokan Hulu, AKBP Yudi Kuniawan menuturkan ke 5 warga yang dituduh mencuri sawit PT MAN tersebut pernah di periksa polisi, namun mereka tidak ditahan, dan di serahkan ke kejaksaan. Dalam aksi demo tadi karena mengakibatkan pemukulan terhadap JPU maka saat ini 5 orang ditahan polisi sebagai penanggung jawab dalam aksi yang di laporkan ke polisi sebelumnya. yakni Jon hendri Lubis, Suyadi, Joko Firmansyah, Dul Rohim dan Rafi. Kelima warga tersebut sekarang masih tahap penyelidikan terhadap pemukulan tersebut. "ke lima warga tersebut sekarang masih dalam pemeriksaan, karena sesuai surat pemberitahuan aksi mereka kepolisi, mereka adalah sebagai penanggung jawab aksi," tukas Kapolres. (idab)

bySegmennews.com

in Hukum, Indeks, Rohul

08:40

Jaksa, Ardiansyah Pingsan Dihajar Pendemo

Pasirpangaraian ( Segmennews.com )- Sekitar lima ratus warga Desa Payung Sekaki, Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu melakukan aksi demo d...

Read More

Mahasiswa Tuntut Gubernur Riau Mundur

PEKANBARU (RS) Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011 di Pekanbaru, Jumat (28/10). Mahasiswa menuntut Gubernur Riau Rusli Zainal mundur karena dinilai gagal mewujudkan janji politiknya mensejahterakan rakyat.

Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-83, sekitar 150 mahasiswa menggelar aksi di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma, Jl Sudirman, Pekanbaru. Mahasiswa dari berbagai elemen kampus ini menyatakan kehidupan masyarakat semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu.

Menurut pengunjuk rasa, Rusli Zainal gagal melaksanakan pemerintahan daerah. Mahasiswa menilai Rusli sudah menghabiskan dana APBD triliunan rupiah untuk berbagai kegiatan seremonial, namun manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.

“Rusli Zainal musuh bersama para pemuda karena gagal mewujudkan harapan rakyat,” tegas Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru Dani Suhlika.

Kegiatan seremonial yang menyedot anggaran daerah antara lain Festival Film Indonesia (FFI), pembangunan sarana untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) dan sejumlah kegiatan budaya. Menurut mahasiswa, kegiatan tersebut hanya menghamburkan dana APBD dan tidak membawa dampak ekonomi untuk rakyat.

Rusli juga dianggap gagal dalam bidang lingkungan karena pembalakan liar semakin marak selama delapan tahun kepemimpinannya. Oleh sebab itu, pengunjuk rasa mendesak Rusli Zainal mundur dari jabatan.

“Kami menilai tidak ada lagi solusi untuk Riau, kecuali gubernur mundur secara sukarela,” kata Dani. (tpn)

byaried

in Politik

17:29

Mahasiswa Tuntut Gubernur Riau Mundur

PEKANBARU (RS) Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011 di Pekanbaru, Jumat (28/10). Mahasiswa menuntut ...

Read More

Partai Nasdem Riau Optimis Lolos Verifikasi

38.899 Anggota Berhasil Direkrut

PEKANBARU (RS) Partai NasDem Riau menyatakan optimis lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM karena berhasil melengkapi seluruh persyaratan. Hingga saat ini, Partai NasDem sudah merekrut 38.899 anggota di wilayah Riau.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Riau Iskandar Hoesin menjelaskan berkas verifikasi provinsi, 12 kabupaten dan kota serta 155 kecamatan lengkap 100 persen. Sejak awal pembentukan pengurus 15 Februari 2011, Partai NasDem mengembangkan sayap sampai kepengurusan tingkat rukun warga atau rayon. Bahkan partai ini menjangkau daerah pedalaman dan kepulauan.

“Kami yakin tidak ada kendala untuk verifikasi. Seluruh persyaratan sudah lengkap,” kata Iskandar.

Total jumlah anggota NasDem yang terdaftar di Riau mencapai 38.899 orang dari berbagai latar belakang profesi dan etnis. Jumlah anggota NasDem terbanyak berada di Kota Pekanbaru, yakni 5.400 orang.

“Kami juga berhasil membentuk 168 pengurus dari tingkat provinsi hingga rukun warga,” ujar Iskandar.

Partai NasDem terus melakukan sosialisasi di sejumlah daerah di Riau, antara lain di Kota Pekanbaru. Partai dengan misi gerakan perubahan ini akan menggelar rapat kerja wilayah (rakerwil) pertama di Pekanbaru, Sabtu (29/10) mendatang. Tujuannya antara lain untuk memperkuat basis massa dan program kerja di daerah. (tpn)

byaried

in Politik

15:04

Partai Nasdem Riau Optimis Lolos Verifikasi

38.899 Anggota Berhasil Direkrut PEKANBARU (RS) Partai NasDem Riau menyatakan optimis lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM karena be...

Read More

Diduga Curi Karet, Warga Tewas Dihakimi Massa

PELALAWAN (RS) Seorang warga tewas dihakimi massa karena dituduh mencuri karet di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Pelalawan. Sedangkan satu warga kritis, satu melarikan diri, dua ditangkap dan diserahkan ke polisi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan AKP Edwar menyebutkan peristiwa ini terjadi, Selasa (25/10) pagi. Kelima pelaku tertangkap basah oleh masyarakat saat mencuri tanaman karet milik petani, Yunus. Warga yang sudah curiga gerak-gerik kawanan pencuri itu langsung menghakimi mereka.

"Akibatnya, Aso warga asal Nias meninggal dunia. Yang luka parah yakni Syafri, kami larikan ke RS Selasih untuk divisum," kata Edwar kepada wartawan.

Edwar mengungkapkan pelaku pencurian yang telah diintai warga masuk ke perkebunan karet menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1291 JB. Saat sedang beraksi, warga langsung mengepung dan menyergap mereka.

Puluhan warga langsung menendang dan memukul pencuri dengan benda tumpul. “Polisi sudah menahan dua tersangka. Untuk pelaku pengerokan sejauh ini belum diperiksa. Sebab, mereka ramai. Jadi ada banyak pertimbangan," kata Edwar.

Dua pencuri yang telah ditangkap ditahan di Mapolsek Bunut bersama sejumlah barang bukti. Sementara korban meninggal dunia akan diotopsi. "Satu pelaku yang kabur masih dalam perburuan," kata Edwar. (tpn)

byaried

in Hukum

15:43

Diduga Curi Karet, Warga Tewas Dihakimi Massa

PELALAWAN (RS) Seorang warga tewas dihakimi massa karena dituduh mencuri karet di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Pelalawan. Sedangkan sa...

Read More

Dinas Kehutanan Riau Masih Selidiki Kasus Perambahan Hutan di Rokan Hilir

Diduga Libatkan Pejabat Daerah

PEKANBARU (RS) Dinas Kehutanan Riau tetap melanjutkan penyelidikan kasus perambahan hutan seluas 500 hektare di Desa Tanah Putih, Kecamatan Ujung Tanjung, Rokan Hilir. Sejumlah saksi sudah diperiksa, di antaranya lima pekerja yang akan menanam bibit kelapa sawit.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Riau Said Nurjaya menyatakan proses hukum kasus perambahan hutan ini masih ditangani polisi kehutanan. Said mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan pihaknya memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Rokan Hilir dan Kepala Dinas Perkebunan Rokan Hilir.

“Kami tidak main-main. Kalo ada pejabat daerah yang terlibat, akan diproses sesuai prosedur,” tegas Said, Selasa (25/10).

Tim gabungan pemberantasan illegal logging Riau menemukan aksi perambahan hutan di Desa Tanah Putih, Rabu (19/10). Menurut Said, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sengaja membabat hutan produksi seluas 500 hektare. Proyek perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat miskin tersebut dikerjakan PT Anugerah Kelola Artha.

Said menduga pengerjaan proyek hanya berdasarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir Anas Makmun. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, izin pengelolaan dan pelepasan kawasan harus diterbitkan langsung Menteri Kehutanan.

“Jadi, ini sudah melanggar aturan. Kami terpaksa menghentikan aktivitas di lokasi dan menyita satu alat berat” kata Said.

Tim gabungan yang terdiri dari Polisi Kehutanan Riau, Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan Polda Riau juga mengambil paksa 300 bibit kelapa sawit, dua mobil, 200 liter solar, dan 50 karung pupuk. Dinas Kehutanan Riau berjanji akan menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan menghukum pejabat daerah dan pengusaha yang terlibat. (tpn)

byaried

in lingkungan

14:47

Dinas Kehutanan Riau Masih Selidiki Kasus Perambahan Hutan di Rokan Hilir

Diduga Libatkan Pejabat Daerah PEKANBARU (RS) Dinas Kehutanan Riau tetap melanjutkan penyelidikan kasus perambahan hutan seluas 500 hektar...

Read More

Unjuk Rasa Aktivis HMI di BPK Riau Ricuh

Tuntut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Utama PON

PEKANBARU (RS) Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau ricuh, Senin (17/10). Mahasiswa menuntut BPK menyelidiki dugaan korupsi dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Pekanbaru.

Sekitar 30 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru memaksa masuk Kantor BPK Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Pengunjuk rasa dihadang sejumlah petugas keamanan. Mahasiswa akhirnya berusaha mendobrak pintu Kantor BPK Riau karena dihalangi menyampaikan aspirasi di halaman kantor auditor keuangan pemerintah ini.

Aktivis HMI menuntut BPK tidak memanipasi informasi tentang keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam laporannya, BPK selalu menyatakan pengelolaan keuangan daerah wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun kenyataannya menurut pengunjuk rasa, ditemukan indikasi penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama PON ke-18 di kawasan Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp400 milyar.

Kasus dugaan korupsi ini dilaporkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/10) lalu. Indonesia Monitoring Development (IMD) mengungkapkan proyek Stadion Utama PON tidak melalui mekanisme lelang sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003.

Mahasiswa mendesak KPK memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal terkait dugaan korupsi pembangunan Stadion Utama PON di Pekanbaru. Stadion bertaraf internasional ini rencananya akan diresmikan Menteri Pemuda dan Olahraga akhir tahun 2011.

Sebelumnya, mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau. Aktivis HMI mendesak Dewan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan stadion PON. “Kami menduga ada konspirasi untuk menyalahgunakan keuangan daerah. Oleh sebab itu, aparat hukum harus mengungkap kasus ini,” tegas Ketua HMI Pekanbaru Dani Suhlika. (asr)

byaried

in Hukum

14:50

Unjuk Rasa Aktivis HMI di BPK Riau Ricuh

Tuntut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Utama PON PEKANBARU (RS) Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (B...

Read More

KPK Didesak Usut Dugaan Penyelewengan Dana Stadion Utama PON

PEKANBARU (RS) Indonesia Monitoring Development (IMD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Pekanbaru. Dalam press release yang diterima riauspot.com, lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang dan mutu konstruksi.

Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan mengungkapkan sejumlah indikasi penyelewengan dalam pendirian Stadion Utama PON di Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Di antaranya pembangunan stadion tersebut tidak melalui mekanisme lelang, yakni diumumkan di media massa sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Adnan menduga pemenang proyek ditunjuk langsung Gubernur Riau Rusli Zainal. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. “Kami menduga penunjukan langsung dilakukan gubernur. Ini jelas tidak boleh karena bertentangan dengan aturan hukum,” kata Adnan.

Ia menambahkan proses lelang manajemen konstruksi (MK) sebagai pengawas proyek tahun 2008 diduga fiktif. Sedangkan lelang MK tahun 2009 dimenangkan PT Biro Insinyur Exakta diduga berbau nepotisme karena pemilik usaha itu masih keluarga Gubernur Riau. “Patut diduga lelang tahun 2008 fiktif. Lelang dan pengerjaan baru dilakukan tahun 2009 sehingga terjadi kerugian daerah,” kata Adnan.

IMD menyatakan dana pembangunan Stadion Utama PON senilai Rp900 milyar terlalu mahal. Adnan memperkirakan idealnya anggaran untuk stadion itu sekitar Rp500 milyar. Kejanggalan lain yang ditemukan IMD terkait kualitas baja yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga kini, tiga kontraktor pembangunan stadion tidak bisa memperlihatkan hasil uji mutu baja dari Universitas Trisakti.

Ketiga kontraktor BUMN tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang tergabung dalam join operation (JO). IMD menaksir kerugian negara akibat penyelewengan pembangunan stadion PON mencapai Rp400 miliyar. “Oleh sebab itu, IMD mendesak KPK memeriksa pejabat terkait, seperti Gubernur Riau dan kontraktor yang terlibat dalam megaproyek itu,” tandas Adnan.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Zulkifli Rahman beberapa waktu lalu kepada wartawan mengatakan rangka baja stadion PON sudah berstandar nasional. "Kita pesan rangka baja itu dari Surabaya. Itu sudah berstandar nasional," ujar Zulkifli. (asr)

byaried

in Hukum

19:32

KPK Didesak Usut Dugaan Penyelewengan Dana Stadion Utama PON

PEKANBARU (RS) Indonesia Monitoring Development (IMD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyelewengan dana p...

Read More

Puluhan Calon Haji Kumpulkan Tas Bekas

PEKANBARU (RS) Puluhan calon haji di Pekanbaru terpaksa mencari tas bekas karena belum mendapatkan tas haji resmi dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Calon haji kecewa buruknya pelayanan petugas haji di lembaga tersebut.

44 calon haji mengumpulkan tas bekas di rumah warga, Jl Duyung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Tas bekas ini dipinjam dari jemaah haji yang berangkat tahun lalu.

Menurut calon haji kloter 10 Pekanbaru, mereka sudah melunasi seluruh biaya haji sekitar Rp30 juta. Namun tiga hari menjelang keberangkatan, puluhan calon haji belum juga mendapatkan tas resmi berlogo Kementerian Agama dan perlengkapan yang dibutuhkan di tanah suci.

Padahal calon haji kloter 10 harus menyerahkan tas haji ke kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru paling lambat, Sabtu (8/10). Warga mengaku khawatir tas bekas ini tidak lolos di bandara Arab Saudi. Namun mereka tidak punya pilihan karena waktu keberangkatan semakin dekat.

“Kami tidak yakin tas ini bisa keluar masuk bandara. Tapi mau gimana lagi, kami hanya berdoa semua urusan ibadah lancar,” kata calon haji, Irul Bahri.

Para calon haji mengungkapkan mereka harus membayar sejumlah uang agar mendapatkan tas resmi berlogo Kementerian Agama. Namun Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Edwar Umar membantah tuduhan warga. Menurut Edwar, pihaknya tidak pernah mempersulit pengurusan haji, apalagi melakukan pungutan liar.

“Soal biaya tali rajut dan tanda pengenal tas, itu tidak ada paksaan. Jemaah juga tidak berurusan dengan Kemenag Pekanbaru, tapi dengan penjual,” kata Edwar.

Edwar mengatakan jemaah kloter 10 yang belum mendapatkan tas disebabkan mereka terlambat mengurus perlengkapan haji tersebut. Kementerian Agama Kota Pekanbaru beralasan kehabisan stok tas haji hingga kini. Lembaga ini menyatakan belum menerima tas baru sehingga harus menunggu kiriman dari sebuah maskapai. Total jemaah haji Pekanbaru yang berangkat ke tanah suci tahun ini mencapai 1.055 orang. (asr)

byaried

in Sosial

18:20

Puluhan Calon Haji Kumpulkan Tas Bekas

P EKANBARU (RS) Puluhan calon haji di Pekanbaru terpaksa mencari tas bekas karena belum mendapatkan tas haji resmi dari Kementerian Agama ...

Read More

Puluhan Calon Haji Protes Pungli di Kantor Kemenag Pekanbaru

PEKANBARU(RS) Puluhan calon jemaah haji memprotes pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru. Ribuan calon jemaah haji kloter Pekanbaru dipungut uang Rp30 ribu hingga Rp200 ribu. Sementara Petugas urusan haji berdalih pungutan bersifat sukarela dan dipakai untuk biaya tambahan perlengkapan haji.

Sekitar 20 calon jemaah haji mendatangi Kantor Kemenag Kota Pekanbaru, Kamis (6/10) siang. Mereka menuntut pegawai urusan haji menjelaskan pungutan uang Rp30 ribu hingga Rp200 ribu.

Saat aksi berlangsung, warga menangkap basah seorang pegawai Kemenag Pekanbaru menerima pungutan dari seorang calon haji. Menurut warga, 1.045 calon jemaah haji Pekanbaru harus membayar Rp30 ribu sampai Rp200 ribu agar urusan perlengkapan haji cepat selesai.

“Pungutan ini jelas tidak ada dasarnya. Sebab, semua biaya haji sudah dilunasi. Kok masih ada uang keluar lagi,” kata seorang warga, Akmal.

Calon haji kloter 10 ini memprotes petugas haji karena sudah membayar Rp30 ribu. Namun belum mendapatkan tanda pengenal dan tas resmi Kemenag. “Padahal kami harus berangkat tanggal 10 Oktober mendatang,” kata Akmal.

Mereka mengaku kecewa terhadap pelayanan dan banyaknya pungutan di Kantor Kemenag Kota Pekanbaru. Akmal menyatakan mereka sudah melunasi seluruh biaya perlengkapan haji, termasuk ongkos pesawat dengan total sekitar Rp30 juta. Namun calon haji kecewa karena harus membayar lagi biaya tidak resmi di Kantor Kemenag Kota Pekanbaru. Warga mengancam akan melaporkan pungli ini ke Polresta Pekanbaru.

Sementara itu, pegawai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru, Amnan beralasan uang yang dipungut dari calon haji bersifat sukarela. Hamnan menjelaskan uang tersebut digunakan untuk biaya tanda pengenal dan tali rajut tas resmi haji. “Banyak juga calon haji yang tidak perlu membayar uang itu. Tetap kami berikan perlengkapan hajinya. Jadi, biaya yang dipungut sifatnya sukarela,” kata Amnan. (asr)

byaried

in Politik

20:42

Puluhan Calon Haji Protes Pungli di Kantor Kemenag Pekanbaru

P EKANBARU(RS) Puluhan calon jemaah haji memprotes pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ko...

Read More

Foto Porno Mirip Anggota DPRD Meranti Gemparkan Warga

MERANTI (RS) Foto porno mirip anggota DPRD Kepulauan Meranti, Riau beredar luas di internet. Sejumlah kalangan menyayangkan perbuatan asusila yang diduga dilakukan anggota Dewan bersama pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peredaran foto mesum mirip anggota DPRD Kepulauan Meranti saat ini mendapat perhatian masyarakat setempat. Warga di tempat umum dan perkantoran pemerintah menyoroti kasus asusila tersebut.

Foto syur anggota Dewan ini juga menjadi sorotan warga di Pekanbaru, Riau. Menurut warga, wajah yang terlihat di foto porno mirip anggota DPRD Kepulauan Meranti berinisial AC. Anggota Dewan dari Partai Gerindra tersebut terlihat mesra tanpa busana dengan wanita yang diduga pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tokoh masyarakat Kepulauan Meranti, Ramlan Abdullah menyayangkan beredarnya foto porno mirip anggota DPRD setempat. Ramlan minta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kepulauan Meranti memeriksa AC dan menjatuhkan sanksi jika terbukti bersalah.

“Anggota Dewan tersebut harus diperiksa untuk mengetahui kebenaran foto yang beredar. Jika terbukti bersalah, ia harus dijatuhkan sanksi,” kata Ramlan.

Namun, ia mengharapkan masyarakat Meranti tetap fokus membangun daerah daripada membahas isu yang belum tentu kebenarannya. Oleh sebab itu, Ramlan mengharapkan masyarakat menyerahkan penyelidikan kasus dugaan asusila tersebut kepada BK DPRD Kepulauan Meranti dan kepolisian.

“Masyarakat harus tetap bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita pemekaran. Serahkan penanganan kasus foto porno ini kepada pihak berwenang,” kata Ramlan.

Sementara itu, Wakil Ketua BK DPRD Kepulauan Meranti Hafizan Abas yang dihubungi via telepon menyatakan pihaknya akan memeriksa anggota Komisi II AC untuk mengetahui kebenaran foto mesum yang beredar. Namun, menurut Hafizan, AC tidak diketahui keberadaannya sejak foto porno mirip wajahnya diperbincangkan masyarakat. “Kami sudah hubungi lewat telepon. Tapi telepon yang bersangkutan tidak aktif,” kata Hafizan. (asr)

byaried

in Politik

13:47

Foto Porno Mirip Anggota DPRD Meranti Gemparkan Warga

MERANTI (RS) Foto porno mirip anggota DPRD Kepulauan Meranti, Riau beredar luas di internet. Sejumlah kalangan menyayangkan perbuatan asusil...

Read More