Jumat, 30 Desember 2011

PEKANBARU (RS) Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Riau mengecam bendera merah putih yang dibiarkan koyak di Menara Bank Riau, Pekanbaru. Pemerintah daerah dan pengembang yang membangun gedung 15 lantai ini dinilai tidak menghormati simbol negara.

Bendera merah putih terlihat koyak di Menara Bank Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru, Jumat (30/12). Bendera kebangsaan ini terbelah dua di atas sebuah besi konstruksi. Meski kondisi bendera terlihat rusak, pemilik bangunan dan pengembang yang sedang membangun Menara Bank Riau tidak segera menggantinya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek Bank Riau maupun Pemerintah Provinsi Riau. Ormas Nasdem Provinsi Riau mengaku prihatin mengetahui adanya bendera rusak di atas bangunan pemerintah daerah.

Menurut Ketua Ormas Nasdem Riau Iskandar Hoesin, simbol negara seperti bendera merah putih seharusnya dihormati setiap warganegara.

“Itu simbol negara. Menghormati bendera itu kewajiban setiap orang yang tinggal di negeri ini,” kata Iskandar.

Nasdem Riau menyayangkan Pemerintah Provinsi Riau yang mampu membangun gedung dengan dana ratusan milyar rupiah, namun tidak menyediakan bendera yang harganya hanya beberapa puluh ribu rupiah.

“Harga bendera itu memang tidak mahal, tapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Pejuang mempertaruhkan nyawa untuk bisa mengibarkan merah putih di zaman perjuangan. Masa kita tinggal menghormatinya saja tidak mampu,” kata Iskandar.

Mantan Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi Provinsi Riau ini minta Pemerintah Provinsi Riau segera mengganti bendera yang rusak dengan bendera baru sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kebangsaan. (asr)

Dikecam, Bendera Merah Putih Koyak di Menara Bank Riau

PEKANBARU (RS) Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Riau mengecam bendera merah putih yang dibiarkan koyak di Menara Bank Riau, Pekanba...

Kamis, 15 Desember 2011

PEKANBARU (RS) Puluhan anggota Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau menggelar aksi bakar lilin untuk mengenang Sondang Hutagalung di Pekanbaru, Riau. Menurut mahasiswa, aksi bakar diri Sondang dilakukan karena pemerintahan SBY tidak mau lagi mendengar apa yang disuarakan rakyat.

Sekitar 50 anggota Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau berunjuk rasa di Bundaran Kantor Wali Kota Pekanbaru, Jl Sudirman, Kamis (15/12) malam. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyatakan berduka cita atas meninggalnya aktivis HAM Sondang Hutagalung, awal Desember lalu.

Aksi solidaritas ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintahan SBY-Boediono agar mendengar tuntutan masyarakat. Selama ini, pemerintah dinilai tutup telinga pada ketidakadilan yang dirasakan warganegara, seperti di bidang hukum dimana sejumlah kasus besar tidak tuntas, antara lain mega skandal Bank Century.

Mahasiswa mendesak SBY mundur karena gagal mewujudkan janji politiknya menegakkan hukum dan memberantas korupsi. “SBY harus bertanggung jawab terhadap carut marut bangsa saat ini. Jangan ada toleransi lagi untuk pemerintahan yang melindungi para koruptor,” kata juru bicara Liga Mahasiswa Nasdem Riau, Handukot Ismail. (asr)

Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Bakar Lilin untuk Sondang

PEKANBARU (RS) Puluhan anggota Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau menggelar aksi bakar lilin untuk mengenang Sondang Hutagalung di Pekanbar...

Minggu, 11 Desember 2011

PEKANBARU (RS) Rumah Sakit (RS) Eka Hospital melarang sejumlah wartawan meliput kondisi tiga nelayan, korban penembakan di Selat Malaka, Riau. Pihak rumah sakit malah mengusir jurnalis yang ingin mengetahui keadaan tiga nelayan asal Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Tiga wartawan bermaksud mencari korban di lantai 5, Eka Hospital, Sabtu (10/12). Masing-masing wartawan Trans7 Zainul Tanjung, Metro TV Fitra Asrirama dan Riau Pos Syahrul. Namun, dua petugas satuan pengaman (satpam) minta wartawan tidak berada di lantai 5, lokasi perawatan tiga nelayan. Bahkan salah seorang satpam menutup paksa kamera wartawan Metro TV. Alasannya, belum ada izin dari manajemen rumah sakit.

“Tolong matikan kameranya pak,” tegas satpam perempuan itu.

Wartawan yang berniat mengabadikan gambar di luar ruang pasien pun tetap dihalangi satpam. Sebenarnya awak media sudah mencoba menghubungi Humas Eka Hospital Ina, via telepon. Namun, tidak berhasil karena telepon genggam Nia tidak aktif. “Kami tidak akan meliput jika itu bukan ruang publik. Mereka benar-benar melecehkan dan tidak menghargai pekerjaan jurnalis,” kata wartawan Trans7 Zainul.

Kasus penembakan tiga nelayan yang melintas di Selat Malaka, tepatnya perbatasan Rokan Hilir-Bengkalis, Jumat (9/12) masih diselidiki Polres Bengkalis. Belum ada keterangan resmi tentang motif penembakan ketiga warga Pulau Rupat itu. “Kami masih fokus menyelamatkan nyawa ketiga korban yang sedang dirawat. Polisi masih memburu para pelaku,” kata Kapolres Bengkalis AKBP Toni Ariadi Efendi. (asr)

Eka Hospital Larang Media Liput Korban Penembakan

PEKANBARU (RS) Rumah Sakit (RS) Eka Hospital melarang sejumlah wartawan meliput kondisi tiga nelayan, korban penembakan di Selat Malaka, Ria...

Selasa, 06 Desember 2011

Dinilai Melanggar UU Keterbukaan Informasi

PEKANBARU (RS) Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Monitoring Development (IMD) mengajukan somasi terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal. Surat somasi Nomor 138/IMD/ XII/ 2011 diterima Biro Umum Pemerintah Provinsi Riau, Senin (5/12). Gubernur dinilai melanggar Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan, Rusli sebagai kepala daerah seharusnya sudah membentuk Komisi Informasi Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 60 UU itu mensyaratkan komisi tersebut dibentuk paling lambat dua tahun sejak disahkan, yakni 2010. Namun hingga kini, Gubernur Riau belum juga membentuk Komisi Informasi Provinsi Riau.

“Saya menduga ada ketakutan gubernur jika komisi itu berdiri. Gubernur akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi publik. Kekhawatiran seperti itu menyebabkan sampai sekarang komisi informasi tidak terwujud,” kata Adnan.

Ia menjelaskan komisi informasi berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat melaporkan kasus-kasus pelanggaran UU Nomor 14 Tahun 2008. Seperti, penolakan pejabat maupun pegawai pemerintah daerah memberikan informasi tentang kepentingan publik.

“Kasus seperti ini sering ditemui, ketika masyarakat menanyakan tentang suatu kegiatan pembangunan sarana umum, pejabat yang berwenang menutup informasi, bahkan melarang masyarakat menanyakan hal itu. Hal ini sudah melanggar hukum, dan bisa dipidana,” kata Adnan.

Ia mengingatkan pejabat pemerintah yang menghalangi masyarakat dan wartawan menuntut informasi dan transparansi kepentingan publik dikenakan sanksi maksimal 2 tahun penjara dan denda Rp10 juta rupiah.

“Jadi masalah ini tidak main-main. Oleh sebab itu, kami , mensomasi Gubernur Riau. Dalam somasi itu dinyatakan jika gubernur tidak membentuk komisi informasi paling lambat 1 bulan, maka kami akan menggugat ke pengadilan,” tegas Adnan.

Ia menambahkan selain UU Nomor 14 Tahun 2008, gubernur juga melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) karena mengabaikan hak dasar warganegara memperoleh informasi sebagai salah satu ciri negara demokrasi. (asr)

IMD Somasi Gubernur Riau

Dinilai Melanggar UU Keterbukaan Informasi PEKANBARU (RS) Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Monitoring Development (IMD) mengajukan som...

Minggu, 04 Desember 2011

INDRAGIRI HULU (RS) Hujan deras yang mengguyur sebagian Provinsi Riau menyebabkan jalan antar kabupaten putus. Puluhan desa terisolasi dan ribuan warga terancam kelaparan di Kabupaten Indragiri Hulu.
Jalan lintas Selatan yang menghubungkan Indragiri Hulu dengan Kuantan Singingi putus, seminggu terakhir. Jalur perdagangan sepanjang 20 kilometer ini tidak bisa dilewati kendaraan barang dan pribadi.
Jalan putus menyebabkan 20 desa di Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu terisolasi. Masyarakat setempat terancam kelaparan karena kesulitan mendapatkan sembako.
Untuk bisa menembus jalan putus, warga terpaksa menggunakan alat berat untuk menarik kendaraan. Sebagian besar kendaraan yang melintas di jalan vital ini adalah angkutan barang berupa bahan sembako, kelapa sawit, bahan bangunan dan peralatan rumah tangga.
Meski jalan lintas Selatan ini putus setiap musim hujan, belum ada upaya perbaikan dari Pemerintah Provinsi Riau. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat setempat karena sarana transportasi yang lumpuh mengganggu aktivitas ekonomi. “Apakah pemerintah menunggu masyarakat mati dulu baru jalan ini diperbaiki. Kami sudah letih menunggu,” kata tokoh masyarakat Indragiri Hulu Suharto. (asr)

Jalan Putus Akibat Hujan Deras, Puluhan Desa Terisolasi

INDRAGIRI HULU (RS) Hujan deras yang mengguyur sebagian Provinsi Riau menyebabkan jalan antar kabupaten putus. Puluhan desa terisolasi dan r...

Kamis, 24 November 2011

Kecam Penetapan Firdaus Sebagai Tersangka

PEKANBARU (RS) Puluhan tokoh adat mendatangi Markas Polda Riau, menuntut polisi netral dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Pekanbaru, Kamis (24/11). Warga mempertanyakan penetapan tersangka salah satu calon Wali Kota Pekanbaru Firdaus yang dinilai bermuatan politis.
Sekitar 30 tokoh adat, terdiri dari datuk dan ninik mamak dari Kabupaten Kampar memasuki Markas Polda Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Pucuk pimpinan suku tersebut ingin menemui Kapolda Riau Brigjen Suedi Husein.
Namun, warga hanya diterima Direskrim Polda Riau Kombes Diat Cardi. Saat dialog berlangsung, tokoh adat menuntut polisi profesional dalam pemilihan Wali Kota Pekanbaru.
Warga mempertanyakan netralitas Polresta Pekanbaru dan Polda Riau, terkait penetapan tersangka calon Wali Kota Pekanbaru Firdaus baru-baru ini. Mereka mengecam sikap polisi yang responsif terhadap Firdaus, buktinya baru satu hari diperiksa, langsung dinyatakan tersangka. Polresta Pekanbaru menduga Firdaus memalsukan dokumen persyaratan calon kepala daerah.
Warga curiga status tersangka Firdaus bermuatan politis karena ditetapkan saat proses pemilukada berjalan. Juru bicara tokoh adat Kampar Muhammad Zein mengungkapkan Firdaus adalah tokoh masyarakat Kampar, sekaligus berstatus anak kemenakan dalam adat setempat."Kami minta polisi independen untuk menghindari kemarahan warga," ujar Zein.
Sementara Direskrim Polda Riau Kombes Diat Cardi menyatakan polisi bertindak berdasarkan laporan Panswaslu Pekanbaru. Menurut Diat, pihaknya melakukan penyidikan sesuai prosedur hukum dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
"Tugas kami kan menerima laporan masyarakat. Proses hukum ini sudah sesuai aturan hukum. Setiap calon pemimpin harus mengedepankan kejujuran dalam memberikan data," kata Joni di depan tokoh adat. Setelah menyampaikan aspirasi selama satu jam, tokoh adat meninggalkan Markas Polda Riau. (asr)

Puluhan Tokoh Adat Datangi Polda Riau, Tuntut Polisi Netral Dalam Pemilukada Pekanbaru

Kecam Penetapan Firdaus Sebagai Tersangka PEKANBARU (RS) Puluhan tokoh adat mendatangi Markas Polda Riau, menuntut polisi netral dalam pemil...
PEKANBARU (RS) Polresta Pekanbaru menangkap lima warga Pakistan karena membawa narkoba. Polisi menemukan alat hisap dan satu paket shabu-shabu dalam mobil tersangka.

Kelima warga Pakistan digiring ke Markas Polresta Pekanbaru setelah ditangkap di Jl Riau, Pekanbaru, Kamis (24/11). Polisi memeriksa barang-barang yang dibawa kelima warga asing untuk menemukan narkoba.

Kelima imigran dicurigai saat melintas dengan mobil dari Kecamatan Dayun, Siak menuju Pekanbaru. Dua warga Indonesia yang ikut rombongan imigran berhasil kabur. Polisi menemukan alat hisap narkoba atau bong dan satu paket shabu-shabu yang disembunyikan di bawah jok mobil.

Petugas Dinas Perhubungan Siak Bambang mengaku sudah curiga gerak-gerik tersangka saat diperiksa di Jl Siak-Pekanbaru. “Kami dibantu polisi akhirnya menangkap mereka karena menemukan narkoba di mobil,” kata Bambang.

Kelima tersangka ditahan di Markas Polresta Pekanbaru. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Petugas Imigrasi Pekanbaru akan memeriksa paspor para tersangka untuk mengetahui status kewarganegaraan mereka. (asr)

Bawa Narkoba, Lima Warga Pakistan Ditangkap

PEKANBARU (RS) Polresta Pekanbaru menangkap lima warga Pakistan karena membawa narkoba. Polisi menemukan alat hisap dan satu paket shabu-sha...

Rabu, 23 November 2011

“Bagaimana Pak Harto, apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim,” demikian sepenggal dialog antara Komandan RPKAD Kol Inf Sarwo Edhie Wibowo dengan Pangkostrad Mayjen Soeharto dalam film G 30 S/ PKI yang fenomenal di era Orde Baru.

Halim Perdanakusuma, mungkin setiap hari orang menyebut nama pahlawan nasional tersebut. Begitu familiar karena mudah diingat. Paling tidak, bagi pejabat negara yang berangkat melalui sebuah bandara di Jakarta Timur.

Namun, tidak banyak orang tahu, perjalanan terakhir prajurit Angkatan Udara (AU) asal Sampang, Madura itu. Wikipedia mengisahkan pesawat Halim jatuh di Selat Malaka dalam penerbangan dari Thailand menuju Indonesia. Jenazah Halim ditemukan di pantai Malaysia.

Harian lokal di Sumatera Barat, Haluan edisi 9 April 2011 menceritakan panjang lebar tentang pesawat bersejarah tersebut. Pesawat jenis Avro Anson buatan Inggris ini dibeli dari emas yang dikumpulkan ribuan amai-amai (ibu-ibu) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kisah heroik ini ditulis seorang penulis Minang, Nofendri T Lare.

Pembelian pesawat diprakarsai Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai alat perjuangan rakyat. Atas instruksi Hatta pula 27 September 1947, dibentuk panitia pengumpul emas yang terdiri dari sejumlah tokoh. Mereka ikut Hatta dalam perjalanan dari Jogjakarta ke Bukit Tinggi. Ketua panitia itu adalah Direktur Bank Negara Mr Abdoel Karim, mantan Bupati Jawa Timur RS Suria Atmaja dan Residen Sumatera Barat Mr Muhammad Rasjid.

Seluruh elemen sosial terlibat dalam aksi penggalangan emas, masyarakat setempat menyebutnya Tali Tigo Sapilin (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai). Dalam tempo hanya kurang dua bulan, emas berhasil terkumpul 14 kilogram di lapangan Kantin Bukit Tinggi. Kemudian perhiasan ibu-ibu itu dilebur menjadi emas batangan.

Akhir November 1947, Majelis Pertahanan Rakyat Sumatera Barat yang diketuai Khatib Sulaiman menyerahkan emas ke Hatta di Gedung Agung, Bukit Tinggi (saat ini Istana Bung Hatta). Seorang tokoh, Aboe Bakar Loebis ditunjuk mencari pesawat. Ia berhasil menemukan penjual lewat perantara pengusaha Burma, H Savage.

Savage bertemu pemilik pesawat, warga Australia Paul H Keegan, Aboe Bakar Loebis dan penerbang asal Sumatera Barat Letnan Pnb Muhammad Sidik Tamimi alias Dick Tamimi di Singapura. Keegan pernah menjadi penerbang AU Inggris (Royal Air Force/RAF) saat Perang Dunia II. Ia menawarkan pesawat buatan Inggris jenis Avro Anson.

Pesawat itu langsung dibawa ke Bukit Tinggi awal Desember 1947. Namun, Keegan minta pembayaran emas dilakukan di Songkhla, Thailand. Kepala Staf Umum AURI Wilayah Sumatera Komodor Muda Udara Halim Perdanakusuma ketika itu setuju. Halim menugaskan Marsekal Muda Iswahyudi menerbangkan pesawat dari lapangan Gadut ke Songhkla, Thailand.

9 Desember 1947, disaksikan tokoh adat Minangkabau, pesawat bertolak ke Thailand. Rombongan dalam penerbangan ini terdiri dari Halim Perdanakusuma, Aboe Bakar Loebis dan Keegan. Sebelumnya rombongan sempat transit di lapangan terbang Pekanbaru, Riau untuk mengisi bahan bakar.

Setibanya di Songkhla, rombongan menghadapi masalah. Aboe Bakar Loebis dituduh polisi Thailand sebagai penyelundup. Aboe keluar dari Thailand menuju Penang, Malaysia. Selanjutnya meneruskan perjalanan ke Singapura.

Sedangkan Halim dan Iswahyudi meninggalkan Thailand dengan pesawat yang sudah dibeli. Kedua penerbang itu bermaksud membawa amunisi dan peralatan perang hasil transaksi ke Bukit Tinggi. Sementara Keegan pergi dari Thailand ke Singapura dengan pesawat komersial dan melanjutkan perjalanan pulang ke Australia.

Ironisnya, sebelum sampai di Bukit Tinggi, pesawat Halim-Iswahyudi jatuh, 14 Desember 1947. Aboe Bakar Loebis mendapat kabar Avro Anson jatuh melalui telegram polisi Malaka, saat tiba di Singapura. Ia menerima informasi pesawat jatuh di Tanjung Hantu, Perak, Malaysia. Namun bangkai pesawat tidak ditemukan. Tidak lama setelah kejadian naas tersebut, jenazah yang diduga Halim Perdanakusuma ditemukan warga di sekitar Selat Malaka.

Sedangkan jenazah Iswahyudi tidak diketahui keberadaannya. Wikipedia mencatat jasad Halim sempat dikubur warga di Gunung Mesah, Perak. Beberapa tahun kemudian, makam Halim digali dan jasadnya dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pasca malapetaka 14 Desember 1947, pemerintah menamakan Avro Anson yang jatuh dengan kode register RI 003.

RI 003 ditemukan di Riau?

Situs berita detik.com pernah melaporkan seorang pencari kayu menemukan sebuah bangkai pesawat di belantara Sumatera. Tepatnya di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, 26 Agustus 2003. Setelah mendapat laporan Polsek Kuala Kampar, tim Pangkalan TNI AU Pekanbaru yang dipimpin Letkol Pnb Gandhara Olivenca melakukan pelacakan ke lokasi.

Hasilnya, pesawat yang ditemukan identik dengan pesawat terakhir yang membawa Halim dan Iswahyudi. Menurut Kepala Penerangan dan Perpustakaan TNI AU Pekanbaru Kapten Soetrisno ketika itu, posisi pesawat tertancap di rawa-rawa sedalam satu meter.

TNI AU menduga pesawat yang ditemukan berjenis Avro Anson dipersenjatai SMR kaliber 7,62 mm. Di sayap belakang masih terlihat bendera merah putih. “Karena itu, kami menduga bahwa kerangka pesawat yang ditemukan di hutan Kerumutan itu merupakan pesawat Avro Anson yang dipiloti Pak Halim,” kata Soetrisno, seperti dikutip detik.com.

Mabes TNI AU sudah menerima informasi tentang penemuan bangkai pesawat di Kerumutan. Sayangnya, entah kenapa hingga kini tidak ada rencana evakuasi benda bersejarah tersebut. Sejak ditemukan 2003, pesawat sumbangan rakyat Minangkabau untuk ibu pertiwi dibiarkan terkubur di tengah rimba, seperti tidak bermakna.

Masalah ini menimbulkan kegelisahan pemerhati sejarah David V. Ia mengaku pernah bertemu seorang anggota Pangkalan TNI AU Pekanbaru. Prajurit itu ikut ke lokasi penemuan pesawat 2003 silam.

Dalam perbincangan, terungkap TNI AU kesulitan mengevakuasi pesawat karena keterbatasan dana. Namun, yang mengejutkan, tentara itu mengaku melihat sesosok kerangka manusia saat meninjau Kerumutan. “Kerangka yang diduga pilot RI 003 Iswahyudi itu masih berada dalam bangkai pesawat,” ujar David.

Anehnya, seorang warga Pelalawan Toni yang mencari ikan di sekitar Kerumutan 2006 lalu, mengaku tidak menemukan kerangka manusia di kokpit Avro Anson. Keterangan ini disampaikan Toni kepada David dalam pembicaraan via telepon, 16 November 2011.

Akan tetapi, Toni yakin pesawat yang dilihatnya sama dengan ciri-ciri Avro Anson seperti digambarkan David. Toni juga mengaku melihat bendera merah putih di ekor pesawat. Bahkan ia masuk ke kokpit dan mengingat seluruh komponen di dalamnya. “Setidaknya butuh waktu tiga hari untuk sampai ke lokasi dari Teluk Meranti. Saya yakin pesawat itu masih disana. Tapi saya tidak melihat jasad manusia,” kata Toni.

Analisa tentang kemungkinan jatuhnya RI 003 di Kerumutan, Riau cukup masuk akal. Jika ditarik garis lurus rute Singapura-Bukit Tinggi, pesawat memang melintas di atas langit Riau dan sedikit melenceng ke arah Kerumutan. Diduga, pesawat keluar jalur karena cuaca buruk. Hal ini diperkuat buku sejarah Mabes TNI AU yang menginformasikan dugaan pesawat itu celaka akibat cuaca buruk.

Sebuah pertanyaan besar muncul, misteri apa di balik penemuan pesawat Halim di Riau delapan tahun silam? mengapa TNI AU belum mengevakuasi pesawat sebagai bentuk penghormatan pada pejuang? Mengapa kerangka manusia yang ditemukan 2003, kemudian raib? Adakah upaya mengaburkan fakta sejarah? Ataukah petinggi negeri ini semakin asyik dengan kekuasaan dan menganggap pengorbanan pahlawan di masa lalu hanya dongeng sebelum tidur ? (Tim riauspot.com)

KETERANGAN FOTO : Halim Perdanakusuma, Iswahyudi dan Paul H Keegan berfoto di depan pesawat RI 003 di Lapangan Gadut Bukit Tinggi, sebelum berangkat ke Songkhla, Thailand, akhir 1947. (Sumber : internet)

Misteri RI 003, Sejarah yang Terabaikan

“Bagaimana Pak Harto, apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim,” demikian sepenggal dialog antara Komandan RPKAD Kol Inf Sarwo Edhie Wi...

Jumat, 11 November 2011

PEKANBARU (RS) Jumlah pasangan pengantin yang menikah di Pekanbaru, Riau tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 meningkat. Umumnya, calon suami istri tertarik menikah hari ini karena dianggap momen terbaik.

Jumlah pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Pekanbaru tepat tanggal 11 bulan 11 terdata 52 pasangan. Padahal biasanya, di hari lain hanya dua sampai tiga pasangan calon pengantin.

“Jumlah pernikahan meningkat tajam. Kami terpaksa menikahkan dua pasangan setiap satu jam,” kata penghulu KUA Tampan Suhardi.

Selain di Kecamatan Tampan, peningkatan juga terjadi di Senapelan, Lima Puluh, Rumbai dan Sukajadi. Kantor Urusan Agama se-Pekanbaru mencatat jumlah pernikahan hari ini mencapai 379 pasangan.

Pengantin mengaku tertarik menikah di momen tanggal 11 bulan 11 karena dinilai membawa berkah. Selain itu, tanggal pernikahan hari ini lebih mudah diingat. “Ini hari baik. Jadi kami pilih karena tanggalnya cantik,” kata calon pengantin Zamroni. (asr)

Momen 111111, Ratusan Pasangan Nikah di Pekanbaru

PEKANBARU (RS) Jumlah pasangan pengantin yang menikah di Pekanbaru, Riau tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 meningkat. Umumnya, calon suami istr...

PEKANBARU (RS) Pembunuhan sadis di Rumah Makan Pondok Gurih, Jl Sudirman, Pekanbaru, Kamis (10/11) malam terekam kamera CCTV. Pelaku pembunuhan terlihat menggunakan senjata tajam menyerang korban dari belakang.

Aksi pembunuhan seorang pengusaha ini terjadi saat pengunjung Pondok Gurih terlihat mulai ramai. Dari kamera CCTV rumah makan, korban terlihat santai memasuki Pondok Gurih dan berjalan menuju tempat duduk.

Namun, tidak berapa lama dari belakang muncul seorang pemuda menggunakan helm menyerang korban dengan parang. Pelaku membacok pengusaha ini lima kali dan langsung meninggalkan rumah makan. Korban yang teridentifikasi bernama Halomoan Gurning, pengusaha perkebunan diduga tewas di tempat kejadian. Korban tinggal di Jl Mekar Sari, Tangkerang Selatan, Pekanbaru.

Kepala Polsek Bukit Raya Kompol Wawan menyatakan pihaknya sudah memeriksa lima saksi, yakni karyawan rumah makan dan pengunjung yang melihat langsung peristiwa pembunuhan. Polisi masih memburu pelaku pembunuhan. Sejauh ini, belum diketahui motif kasus tersebut. “Tampaknya pelaku sudah mengintai korban sebelum masuk rumah makan. Kami masih memburu tersangka,” kata Kapolsek Tampan Kompol Wawan. (asr)

Aksi Pembunuhan Sadis di Pondok Gurih Terekam CCTV

PEKANBARU (RS) Pembunuhan sadis di Rumah Makan Pondok Gurih, Jl Sudirman, Pekanbaru, Kamis (10/11) malam terekam kamera CCTV. Pelaku pembunu...

Senin, 07 November 2011

INDRAGIRI HULU (RS) Suku Talang Mamak di pedalaman Indragiri Hulu masih terisolasi dari dunia luar. Bahkan, suku terasing ini belum tersentuh sarana kesehatan. Akibatnya, ratusan anak-anak dan orang tua menderita berbagai penyakit yang ditanggung turun menurun.

Sungai Batang Gansal adalah salah satu jalur untuk menembus pemukiman suku Talang Mamak. Perjalanan air ke perkampungan suku asli ini memakan waktu 16 jam. Arus deras dan tikungan sungai yang sempit membuat pengunjung perlu ekstra hati-hati. Arus Batang Gansal dikenal ganas, terutama saat musim hujan.

Talang Mamak menempati enam dusun di Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu. Salah satunya di Dusun Sadan yang dihuni lebih 100 penduduk. Konon, leluhur Talang Mamak berasal Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Mereka melarikan diri ke Indragiri Hulu karena konflik adat dan agama.

Kehidupan sosial, ekonomi dan budaya suku ini masih sederhana. Penduduk tinggal di rumah tradisional yang terbuat dari kayu, bambu dan atap daun rumbia. Talang Mamak memang terisolasi dari masyarakat modern karena kuatnya ikatan adat.

Buruknya sanitasi membuat keluarga miskin di daerah terpencil ini menderita berbagai penyakit. Mereka terpaksa menanggung TBC, diare dan penyakit kulit turun temurun karena ketiadaan fasilitas kesehatan.

Dokter dan tenaga perawat masuk ke pedalaman Indragiri Hulu hanya satu kali dalam setahun. Mereka harus melawan arus sungai dan belantara Sumatera untuk sampai ke perkampungan Talang Mamak.

“Kondisi medan yang berat membuat kami harus siap menghadapi berbagai resiko,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hulu Zainal.

Perjalanan dengan perahu mesin semakin beresiko karena beratnya muatan berupa obat-obatan dan peralatan medis. Dokter yang dikirim ke Dusun Sadan dan Datai berasal dari Dinas Kesehatan Indragiri Hulu.

Biasanya, tim medis tiba di lokasi pengobatan gratis menjelang malam. Penduduk asli langsung menyambut kedatangan mereka dan minta dilayani. Umumnya, suku Talang Mamak lebih percaya pada dukun dan obat dari alam. Perlahan-lahan, sebagian penduduk mulai beralih ke pengobatan modern. Namun, kemiskinan membuat suku Talang Mamak yang sadar kesehatan modern tidak mampu berobat ke kota.

“Faktor kemiskinan menyebabkan penyakit mereka sulit diobati. Sementara, fasilitas kesehatan belum ada di pemukiman suku asli,” kata Zainal

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Indragiri Hulu, 158 warga suku asli saat ini menderita penyakit kulit. Kasus penyakit yang ditemukan terus bertambah karena menular dalam satu keluarga dan ke warga lain.

Selain penyakit kulit, banyak juga warga terserang TBC dan diare yang disebabkan bakteri. Pengobatan terpaksa dilakukan di tempat terbuka, bahkan di atas perahu karena tidak ada puskesmas di tengah hutan Bukit Tiga Puluh. (asr)

Talang Mamak Belum Tersentuh Sarana Kesehatan

INDRAGIRI HULU (RS) Suku Talang Mamak di pedalaman Indragiri Hulu masih terisolasi dari dunia luar. Bahkan, suku terasing ini belum tersentu...

ROKAN HULU (RS) Polres Rokan Hulu menangkap lima pengedar kupon judi toto gelap (togel) di Pasir Pengarayan, Senin (7/11). Kelima warga ditangkap dalam razia anti penyakit masyarakat.

Lima penjual kupon togel ditahan di Markas Polres Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Mereka tertangkap saat mengedarkan kupon judi di tengah pemukiman penduduk. Salah satu tersangka mengenakan kaos Partai Golkar, ditangkap karena meresahkan masyarakat akibat kegiatan judi yang dilakukannya.

Polisi menyita uang Rp2 juta, sejumlah kupon togel, pena, kalkulator, buku rekapitulasi dan lampu. Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Peredaran kupon judi di Rokan Hulu mendapat kecaman masyarakat. Penjualan togel bahkan dilakukan terang-terangan di warung dan pusat perdagangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Antoni Lumban Gaol, peredaran togel semakin meresahkan. Oleh sebab itu, Polres Rokan Hulu bertekad menghentikan praktek perjudian ini. “Kami tidak akan pandang bulu, siapapun pelakunya harus ditangkap,” tegas Antoni. (dri)

Edarkan Kupon Judi, Lima Warga Ditangkap

ROKAN HULU (RS) Polres Rokan Hulu menangkap lima pengedar kupon judi toto gelap (togel) di Pasir Pengarayan, Senin (7/11). Kelima warga dita...

Minggu, 06 November 2011

PEKANBARU (RS) Kegiatan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah di Pekanbaru dipusatkan di Mesjid Al Fida’ Jl Ahmad Dahlan, Minggu (6/11). 12 ekor sapi kurban disembelih untuk dibagikan kepada warga miskin dan jemaah sekitar mesjid tahun ini.

LAZISMU Riau menggelar penyembelihan hewan kurban, bekerja sama dengan panitia kurban pengurus Mesjid Al Fida.’ 12 ekor sapi dan empat kambing dikurbankan. Satu ekor sapi di antaranya merupakan hewan kurban yang disalurkan LAZISMU Pusat. Sedangkan 11 ekor lainnya hewan yang disumbangkan warga di sekitar Mesjid Al Fida.’

Puluhan warga menyaksikan pemotongan kurban mulai pagi usai shalat Idul Adha. Daging kurban akan dibagikan usai shalat Zuhur kepada masyarakat dan warga miskin di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.
Selain melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban, LAZISMU Riau juga menggelar pengobatan gratis untuk masyarakat. Petugas LAZISMU Riau, Dede Firmansyah mengharapkan kegiatan amal ini mampu meringankan beban masyarakat miskin di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.

“Ini benar-benar kegiatan untuk meringankan beban warga miskin. Tahun ini, Riau mendapat jatah 3 ekor hewan kurban dari LAZISMU Pusat. Masing-masing disalurkan ke Pekanbaru dua ekor dan Pelalawan satu ekor,” kata Dede. (asr)

LAZISMU Riau Gelar Penyembelihan Hewan Kurban di Mesjid Al Fida’

PEKANBARU (RS) Kegiatan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah di Pekanbaru dipusatkan di Mesjid Al Fida’ Jl Ahmad Dahlan, Minggu (6/11). 12 ekor s...

Minggu, 30 Oktober 2011

Pasirpangaraian (Segmennews.com)- Sekitar lima ratus warga Desa Payung Sekaki, Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu melakukan aksi demo di kantor Bupati, Kejaksaan Negeri pasirpangaraian (Kejari) dan DPRD. Mereka menuntut pembebasan 5 orang rekannya yang di tahan Kejaksaan. Dalam Aksi bringas di kantor Kejari Massa mengamuk dan menghajar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ardiansyah SH hingga pingsan, Senin (10/10/2011). Sebelum menuju Kejari, massa sempat datang sekitar pukul 9:00 Wib ke kantor Bupati dan terjadi aksi dorong-dorongan dengan Satpol-PP dan kepolisian yang berjaga. Dengan bringasnga Pendemo melempari pagar bertuliskan kantor Bupati dengan telor. Namun aksi tersebut hanya berlangsung setengah jam. Pendemo kemudian bertolak ke kantor Kejari. Dengan mudahnya pendemo berhasil menerobos masuk hingga kedalam kantor Kejari. Demo yang dipimpin oleh Jon Hendri Lubis, Suyadi dan kawan-kawan mengejar JPU, Ardiansyah SH dari pintu masuk hingga keluar dari belakang. Di belakang kantor ardiansyah di ganyang dan dihajar oleh pendemo, dengan pengawalan pihak polisi Ardiansyah yang babak belur, dari hidungnya mengeluarkan darah sudah tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke RSUD oleh Satpol-PP. Pihak polisi sempat melepaskan tiga kali tembakan, sehingga para pendemo bubar dan keluar dari pagar Kejari. Korlap berikut 5 orang rekan pendemo di amankan pihak kepolisian, sehingga meredakan aksi bringas pendemo. Korlap, Jon Lubis dalam orasinya meminta agar 5 orang temannya yang di tahan pihak kejaksaan karena dituduh mencuri sawit milik PT MAN. Menurutnya, sawit yang di ambil rekannya tersebut bukan milik PT Merangkai Artha Nusantara (MAN) melainkan milik warga, karena lahan yang tanami sawit tersebut adalah milik warga. Mantan Camat Tambusai Utara, sekarang menjabat kepala Satpol-PP, Drs Roy Roberto kepada wartawan mengatakan hal yang sama, bahwa sejauh ini lahan yang digarap PT MAN tersebut adalah milik warga. Tahun 96 lalu warga dan PT MAN sepakat akan malaksanakan program KKPA, sat itu surat tanah warga di minta oleh PT MAN dengan janjian perorangnya mendapat 34 Ha lahan kepada 220 KK yang ditanamai sawit setelah 4 tahun nantinya. Namun hingga saat ini PT MAN tidak memberikan sesuai yang di janjikan, malah PT MAN mengklaim lahan tersebut milikinya. Sebelumnya Bupati sudah mengeluarkan surat putusan nomor 509 tahun 2010 tentang penetapan peserta pembangunan kebun pola KKPA dan nama-nama masyarakat peserta pola KKPA. "karena warga merasa lahan tersebut adalah tanah mereka, maka warga mengambil sawit, namun PT MAN melaporkan warga melakukan pencurian sebanyak 6 ton sawit, sehingga 5 orang warga tersebut di tahan pihak kejaksaan. Dalam hal ini pendemo meminta warga yang ditahan dikeluarkan," paparnya. Kepala kepolisian Resor Rokan Hulu, AKBP Yudi Kuniawan menuturkan ke 5 warga yang dituduh mencuri sawit PT MAN tersebut pernah di periksa polisi, namun mereka tidak ditahan, dan di serahkan ke kejaksaan. Dalam aksi demo tadi karena mengakibatkan pemukulan terhadap JPU maka saat ini 5 orang ditahan polisi sebagai penanggung jawab dalam aksi yang di laporkan ke polisi sebelumnya. yakni Jon hendri Lubis, Suyadi, Joko Firmansyah, Dul Rohim dan Rafi. Kelima warga tersebut sekarang masih tahap penyelidikan terhadap pemukulan tersebut. "ke lima warga tersebut sekarang masih dalam pemeriksaan, karena sesuai surat pemberitahuan aksi mereka kepolisi, mereka adalah sebagai penanggung jawab aksi," tukas Kapolres. (idab)

Jaksa, Ardiansyah Pingsan Dihajar Pendemo

Pasirpangaraian ( Segmennews.com )- Sekitar lima ratus warga Desa Payung Sekaki, Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu melakukan aksi demo d...

Jumat, 28 Oktober 2011

PEKANBARU (RS) Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011 di Pekanbaru, Jumat (28/10). Mahasiswa menuntut Gubernur Riau Rusli Zainal mundur karena dinilai gagal mewujudkan janji politiknya mensejahterakan rakyat.

Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-83, sekitar 150 mahasiswa menggelar aksi di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma, Jl Sudirman, Pekanbaru. Mahasiswa dari berbagai elemen kampus ini menyatakan kehidupan masyarakat semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu.

Menurut pengunjuk rasa, Rusli Zainal gagal melaksanakan pemerintahan daerah. Mahasiswa menilai Rusli sudah menghabiskan dana APBD triliunan rupiah untuk berbagai kegiatan seremonial, namun manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.

“Rusli Zainal musuh bersama para pemuda karena gagal mewujudkan harapan rakyat,” tegas Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru Dani Suhlika.

Kegiatan seremonial yang menyedot anggaran daerah antara lain Festival Film Indonesia (FFI), pembangunan sarana untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) dan sejumlah kegiatan budaya. Menurut mahasiswa, kegiatan tersebut hanya menghamburkan dana APBD dan tidak membawa dampak ekonomi untuk rakyat.

Rusli juga dianggap gagal dalam bidang lingkungan karena pembalakan liar semakin marak selama delapan tahun kepemimpinannya. Oleh sebab itu, pengunjuk rasa mendesak Rusli Zainal mundur dari jabatan.

“Kami menilai tidak ada lagi solusi untuk Riau, kecuali gubernur mundur secara sukarela,” kata Dani. (tpn)

Mahasiswa Tuntut Gubernur Riau Mundur

PEKANBARU (RS) Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011 di Pekanbaru, Jumat (28/10). Mahasiswa menuntut ...

Rabu, 26 Oktober 2011

38.899 Anggota Berhasil Direkrut

PEKANBARU (RS) Partai NasDem Riau menyatakan optimis lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM karena berhasil melengkapi seluruh persyaratan. Hingga saat ini, Partai NasDem sudah merekrut 38.899 anggota di wilayah Riau.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Riau Iskandar Hoesin menjelaskan berkas verifikasi provinsi, 12 kabupaten dan kota serta 155 kecamatan lengkap 100 persen. Sejak awal pembentukan pengurus 15 Februari 2011, Partai NasDem mengembangkan sayap sampai kepengurusan tingkat rukun warga atau rayon. Bahkan partai ini menjangkau daerah pedalaman dan kepulauan.

“Kami yakin tidak ada kendala untuk verifikasi. Seluruh persyaratan sudah lengkap,” kata Iskandar.

Total jumlah anggota NasDem yang terdaftar di Riau mencapai 38.899 orang dari berbagai latar belakang profesi dan etnis. Jumlah anggota NasDem terbanyak berada di Kota Pekanbaru, yakni 5.400 orang.

“Kami juga berhasil membentuk 168 pengurus dari tingkat provinsi hingga rukun warga,” ujar Iskandar.

Partai NasDem terus melakukan sosialisasi di sejumlah daerah di Riau, antara lain di Kota Pekanbaru. Partai dengan misi gerakan perubahan ini akan menggelar rapat kerja wilayah (rakerwil) pertama di Pekanbaru, Sabtu (29/10) mendatang. Tujuannya antara lain untuk memperkuat basis massa dan program kerja di daerah. (tpn)

Partai Nasdem Riau Optimis Lolos Verifikasi

38.899 Anggota Berhasil Direkrut PEKANBARU (RS) Partai NasDem Riau menyatakan optimis lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM karena be...

Selasa, 25 Oktober 2011

PELALAWAN (RS) Seorang warga tewas dihakimi massa karena dituduh mencuri karet di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Pelalawan. Sedangkan satu warga kritis, satu melarikan diri, dua ditangkap dan diserahkan ke polisi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan AKP Edwar menyebutkan peristiwa ini terjadi, Selasa (25/10) pagi. Kelima pelaku tertangkap basah oleh masyarakat saat mencuri tanaman karet milik petani, Yunus. Warga yang sudah curiga gerak-gerik kawanan pencuri itu langsung menghakimi mereka.

"Akibatnya, Aso warga asal Nias meninggal dunia. Yang luka parah yakni Syafri, kami larikan ke RS Selasih untuk divisum," kata Edwar kepada wartawan.

Edwar mengungkapkan pelaku pencurian yang telah diintai warga masuk ke perkebunan karet menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1291 JB. Saat sedang beraksi, warga langsung mengepung dan menyergap mereka.

Puluhan warga langsung menendang dan memukul pencuri dengan benda tumpul. “Polisi sudah menahan dua tersangka. Untuk pelaku pengerokan sejauh ini belum diperiksa. Sebab, mereka ramai. Jadi ada banyak pertimbangan," kata Edwar.

Dua pencuri yang telah ditangkap ditahan di Mapolsek Bunut bersama sejumlah barang bukti. Sementara korban meninggal dunia akan diotopsi. "Satu pelaku yang kabur masih dalam perburuan," kata Edwar. (tpn)

Diduga Curi Karet, Warga Tewas Dihakimi Massa

PELALAWAN (RS) Seorang warga tewas dihakimi massa karena dituduh mencuri karet di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Pelalawan. Sedangkan sa...
Diduga Libatkan Pejabat Daerah

PEKANBARU (RS) Dinas Kehutanan Riau tetap melanjutkan penyelidikan kasus perambahan hutan seluas 500 hektare di Desa Tanah Putih, Kecamatan Ujung Tanjung, Rokan Hilir. Sejumlah saksi sudah diperiksa, di antaranya lima pekerja yang akan menanam bibit kelapa sawit.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Riau Said Nurjaya menyatakan proses hukum kasus perambahan hutan ini masih ditangani polisi kehutanan. Said mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan pihaknya memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Rokan Hilir dan Kepala Dinas Perkebunan Rokan Hilir.

“Kami tidak main-main. Kalo ada pejabat daerah yang terlibat, akan diproses sesuai prosedur,” tegas Said, Selasa (25/10).

Tim gabungan pemberantasan illegal logging Riau menemukan aksi perambahan hutan di Desa Tanah Putih, Rabu (19/10). Menurut Said, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sengaja membabat hutan produksi seluas 500 hektare. Proyek perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat miskin tersebut dikerjakan PT Anugerah Kelola Artha.

Said menduga pengerjaan proyek hanya berdasarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir Anas Makmun. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, izin pengelolaan dan pelepasan kawasan harus diterbitkan langsung Menteri Kehutanan.

“Jadi, ini sudah melanggar aturan. Kami terpaksa menghentikan aktivitas di lokasi dan menyita satu alat berat” kata Said.

Tim gabungan yang terdiri dari Polisi Kehutanan Riau, Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan Polda Riau juga mengambil paksa 300 bibit kelapa sawit, dua mobil, 200 liter solar, dan 50 karung pupuk. Dinas Kehutanan Riau berjanji akan menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan menghukum pejabat daerah dan pengusaha yang terlibat. (tpn)

Dinas Kehutanan Riau Masih Selidiki Kasus Perambahan Hutan di Rokan Hilir

Diduga Libatkan Pejabat Daerah PEKANBARU (RS) Dinas Kehutanan Riau tetap melanjutkan penyelidikan kasus perambahan hutan seluas 500 hektar...

Senin, 17 Oktober 2011

Tuntut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Utama PON

PEKANBARU (RS) Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau ricuh, Senin (17/10). Mahasiswa menuntut BPK menyelidiki dugaan korupsi dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Pekanbaru.

Sekitar 30 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru memaksa masuk Kantor BPK Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Pengunjuk rasa dihadang sejumlah petugas keamanan. Mahasiswa akhirnya berusaha mendobrak pintu Kantor BPK Riau karena dihalangi menyampaikan aspirasi di halaman kantor auditor keuangan pemerintah ini.

Aktivis HMI menuntut BPK tidak memanipasi informasi tentang keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam laporannya, BPK selalu menyatakan pengelolaan keuangan daerah wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun kenyataannya menurut pengunjuk rasa, ditemukan indikasi penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama PON ke-18 di kawasan Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp400 milyar.

Kasus dugaan korupsi ini dilaporkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/10) lalu. Indonesia Monitoring Development (IMD) mengungkapkan proyek Stadion Utama PON tidak melalui mekanisme lelang sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003.

Mahasiswa mendesak KPK memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal terkait dugaan korupsi pembangunan Stadion Utama PON di Pekanbaru. Stadion bertaraf internasional ini rencananya akan diresmikan Menteri Pemuda dan Olahraga akhir tahun 2011.

Sebelumnya, mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau. Aktivis HMI mendesak Dewan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan stadion PON. “Kami menduga ada konspirasi untuk menyalahgunakan keuangan daerah. Oleh sebab itu, aparat hukum harus mengungkap kasus ini,” tegas Ketua HMI Pekanbaru Dani Suhlika. (asr)

Unjuk Rasa Aktivis HMI di BPK Riau Ricuh

Tuntut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Utama PON PEKANBARU (RS) Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (B...

Jumat, 07 Oktober 2011

PEKANBARU (RS) Indonesia Monitoring Development (IMD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Pekanbaru. Dalam press release yang diterima riauspot.com, lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang dan mutu konstruksi.

Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan mengungkapkan sejumlah indikasi penyelewengan dalam pendirian Stadion Utama PON di Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Di antaranya pembangunan stadion tersebut tidak melalui mekanisme lelang, yakni diumumkan di media massa sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Adnan menduga pemenang proyek ditunjuk langsung Gubernur Riau Rusli Zainal. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. “Kami menduga penunjukan langsung dilakukan gubernur. Ini jelas tidak boleh karena bertentangan dengan aturan hukum,” kata Adnan.

Ia menambahkan proses lelang manajemen konstruksi (MK) sebagai pengawas proyek tahun 2008 diduga fiktif. Sedangkan lelang MK tahun 2009 dimenangkan PT Biro Insinyur Exakta diduga berbau nepotisme karena pemilik usaha itu masih keluarga Gubernur Riau. “Patut diduga lelang tahun 2008 fiktif. Lelang dan pengerjaan baru dilakukan tahun 2009 sehingga terjadi kerugian daerah,” kata Adnan.

IMD menyatakan dana pembangunan Stadion Utama PON senilai Rp900 milyar terlalu mahal. Adnan memperkirakan idealnya anggaran untuk stadion itu sekitar Rp500 milyar. Kejanggalan lain yang ditemukan IMD terkait kualitas baja yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga kini, tiga kontraktor pembangunan stadion tidak bisa memperlihatkan hasil uji mutu baja dari Universitas Trisakti.

Ketiga kontraktor BUMN tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang tergabung dalam join operation (JO). IMD menaksir kerugian negara akibat penyelewengan pembangunan stadion PON mencapai Rp400 miliyar. “Oleh sebab itu, IMD mendesak KPK memeriksa pejabat terkait, seperti Gubernur Riau dan kontraktor yang terlibat dalam megaproyek itu,” tandas Adnan.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Zulkifli Rahman beberapa waktu lalu kepada wartawan mengatakan rangka baja stadion PON sudah berstandar nasional. "Kita pesan rangka baja itu dari Surabaya. Itu sudah berstandar nasional," ujar Zulkifli. (asr)

KPK Didesak Usut Dugaan Penyelewengan Dana Stadion Utama PON

PEKANBARU (RS) Indonesia Monitoring Development (IMD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyelewengan dana p...
PEKANBARU (RS) Puluhan calon haji di Pekanbaru terpaksa mencari tas bekas karena belum mendapatkan tas haji resmi dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Calon haji kecewa buruknya pelayanan petugas haji di lembaga tersebut.

44 calon haji mengumpulkan tas bekas di rumah warga, Jl Duyung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Tas bekas ini dipinjam dari jemaah haji yang berangkat tahun lalu.

Menurut calon haji kloter 10 Pekanbaru, mereka sudah melunasi seluruh biaya haji sekitar Rp30 juta. Namun tiga hari menjelang keberangkatan, puluhan calon haji belum juga mendapatkan tas resmi berlogo Kementerian Agama dan perlengkapan yang dibutuhkan di tanah suci.

Padahal calon haji kloter 10 harus menyerahkan tas haji ke kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru paling lambat, Sabtu (8/10). Warga mengaku khawatir tas bekas ini tidak lolos di bandara Arab Saudi. Namun mereka tidak punya pilihan karena waktu keberangkatan semakin dekat.

“Kami tidak yakin tas ini bisa keluar masuk bandara. Tapi mau gimana lagi, kami hanya berdoa semua urusan ibadah lancar,” kata calon haji, Irul Bahri.

Para calon haji mengungkapkan mereka harus membayar sejumlah uang agar mendapatkan tas resmi berlogo Kementerian Agama. Namun Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Edwar Umar membantah tuduhan warga. Menurut Edwar, pihaknya tidak pernah mempersulit pengurusan haji, apalagi melakukan pungutan liar.

“Soal biaya tali rajut dan tanda pengenal tas, itu tidak ada paksaan. Jemaah juga tidak berurusan dengan Kemenag Pekanbaru, tapi dengan penjual,” kata Edwar.

Edwar mengatakan jemaah kloter 10 yang belum mendapatkan tas disebabkan mereka terlambat mengurus perlengkapan haji tersebut. Kementerian Agama Kota Pekanbaru beralasan kehabisan stok tas haji hingga kini. Lembaga ini menyatakan belum menerima tas baru sehingga harus menunggu kiriman dari sebuah maskapai. Total jemaah haji Pekanbaru yang berangkat ke tanah suci tahun ini mencapai 1.055 orang. (asr)

Puluhan Calon Haji Kumpulkan Tas Bekas

P EKANBARU (RS) Puluhan calon haji di Pekanbaru terpaksa mencari tas bekas karena belum mendapatkan tas haji resmi dari Kementerian Agama ...

 

berdaulat.co © 2015 - Blogger Templates Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com